Tax Amnesty, Kebijakan Pemerintah Apa Sih?

From The Desk of Nur Fadhilah

nur-fadhilah-se-cfp

Beberapa bulan lalu, pemerintah sibuk mensosialisasikan program kebijakan Tax amnesty. Bukti keseriusan pemerintah dalam implementasi kebijakan ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Presiden Jokowi dalam kegiatan sosialisasi tax amnesty kepada 10.000 pengusaha Indonesia di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Jakarta. Sebenarnya bagaimana kebijakan tax amnesty? Dan apa kaitannya tax amnesty terhadap orang pribadi? Mari baca ringkasan di bawah ini untuk mengenal kebijakan tax amnesty!

A. Definisi

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang hingga tahun 2015, sehingga wajib pajak tidak dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Secara lengkap, pelaksanaan kebijakan tax amnesty diatur di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Harta yang diungkapkan adalah harta yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 dan atas harta tersebut wajib pajak belum melaporkannya di dalam SPT Penghasilan Tahun 2015 baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.

B. Hukum dan Target Kebijakan Tax Amnesty

Pemerintah membebaskan setiap wajib pajak baik perorangan ataupun badan (seperti badan usaha) untuk mengikuti atau tidak mengikuti program tax amnesty. Jika selama ini wajib pajak merasa telah melaporkan pajaknya secara benar dan lengkap contohnya

  • Selalu melaporkan SPT Tahunan
  • Selalu membayar kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku
  • Sudah melaporkan seluruh harta yang dimiliki ke dalam SPT Tahunan,

maka wajib pajak tersebut tidak perlu mengikuti program tax amnesty. Namun jika ada salah satu contoh di atas yang tidak diterapkan, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan pegawai pajak. Sebab jika di masa depan pegawai pajak menemukan kesalahan pajak, maka wajib pajak akan dikenakan hukuman denda sebesar 200% dari total denda yang seharusnya dibayarkan.

C. Prosedur Tax Amnesty

Secara sederhana, wajib pajak perlu mengikuti 3 langkah di bawah jika ingin mengikuti program tax amnesty:

  1. Ungkap. Ungkap kepemilikan harta dan utang per 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 2015. Anda bisa berkonsultasi dengan petugas pajak secara gratis di kantor direktorat pajak.
  2. Tebus. Bayar uang tebusan pajak yang dihitung dari hasil perkalian antara tarif dan harta bersih yang diungkapkan. Harta bersih diperoleh dari hasil pengurangan antara harta dan utang yang baru diungkapkan. Sedangkan tariff diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2016 kepada wajib pajak pribadi sebagai berikut
    • Bukan Pelaku UMKM untitled-ok
    • Pelaku UMKM

Wajib pajak tergolong ke dalam kelompok UMKM apabila perolehan uang bisnis (omset) di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun. Jika wajib pajak UMKM mengungkapkan harta bersih di bawah Rp10 Miliar maka tariff yang dikenakan adalah 0,5%. Namun jika harta bersih yang diungkapkan nilainya di atas Rp10 Miliar maka tariff yang dikenakan adalah 2%. Tarif tersebut berlaku sejak UU disahkan hingga Maret 2017.

  1. Sampaikan. Sampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak beserta lampiran lainnya ke kantor Dirjen Pajak. Sebagai bukti atas keikutsertaan program tax amnesty, wajib pajak akan menerima bukti berupa Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan paling lama 14 hari kerja sejak tanggal penyampaian surat pernyataan harta.

Live a beautiful life!